Antara Indonesia dan Hari Anti Korupsi Sedunia

Selamat hari Anti Korupsi Sedunia!

Hari ini tanggal 9 Desember 2008 merupakan Hari Anti Korupsi Sedunia.

Bagaimana dengan negara ini. Sudah siap untuk menjadi negara anti korupsi? Jawaban yang sangat gampang, TIDAK. Ya bagaimana bisa, negara yang sangat besar ini dengan tradisi korupsi yang sudah mendarah daging sejak jaman dijajah belanda, akan melupakan korupsi. Korupsi itu enak. Duduk-duduk aja bisa dapat duit puluhan juta, bahkan miliaran rupiah. Modalnyanya muncung (baca: lobi) aja.

Berat…berat… lah pokoknya menghapus korupsi dari negeri seribu pulau ini. Sang pemimpin bisa aja mengaungkan slogan TOLAK KORUPSI atau BERANTAS KORUPSI TANPA PANDANG BULU. Mana bisa Pak! Gak bisa. Bapak itu tinggalnya di Jakarta, Hidup Enak (Walaupun susah mikirin negara ini), Mata Bapak cuma dua. Negara ini kebanyakan pulaunya, kebanyakan propinsinya, kebanyakan kabupatennya, kebanyakan kecamatannya, apalagi lurahnya, apalagi keplingnya. Kebanyakan juga Polisinya, kebanyakan aturannya, kebanyakan…..kebanyakan…. Ahh! Ntahlah, pusing pulak aku mikirinnya. Aku percaya sama Bapak Pemimpin, tapi bagaimana dengan jutaan bawahan bapak. Gak mungkin Bapak bisa memantau dan mengendalikan mereka secara penuh kan?

Aku hanya berharap Pak, semoga aja tahun 2008 ini menjadi momentum kebangkitan Indonesia yang Jujur dan bersih dari segala bentuk manipulasi dan konspirasi.  Soalnya peringkat Indonesia di Negara Terkorupsi Tahun 2008 ini semakin membaik, berdasarkan penilaian yang dilakukan transparency.org. Berikut Indeks Penilaiannya:

…………….

…………….

Lalu dimana Indonesia? Karena peringkatnya berada jauh di bawah, terpaksa lah aku potong dulu indeks peringkatnya agar bisa mengetahui langsung peringkat Indonesia. Indonesia berada di peringkat 126 bersama Honduras, Ethiopia, Uganda, Guyana, Libya, dan Eritrea? (Negara mana pulak ini?), dan Mozambik. Dibawah Nepal dan Sao Tome and Principe (ini lagi, di peta pun mungkin gak ada).

Untuk melihat Peringkat secara keseluruhan bisa di download DISINI

Sedangkan untuk Lembaga Terkorup Indonesia sendiri, Polisi masih menjadi jawaranya. Bukan aku yang ngomong loh, tapi ini berdasarkan Hasil Penelitian Lembaga Riset Internasional Transparency International akhir tahun 2007. Tahun 2008 memang belum keluar, tapi aku pikir gak berbeda jauh lah dengan tahun 2007. Berikut peringkatnya dengan indeks diukur maksimal 5,0:

1. Polisi                                                 4,2
2. Peradilan                                         4,1
3. Parlemen (DPR)                            4,1
4. Partai                                                4,0
5. Kantor Layanan Pemerintah   3,8
6. Pajak                                                  3,6
7. Bisnis / Pribadi                              3,1
8. Utilities (Gak ngerti)                    3,1
9. TNI                                                      3,0
10. Sektor Pendidikan                        3,0
11. NGO (Badan Internasional)      2,8
12. Pelayanan Kesehatan                  2,8
13. Media                                                 2,5
14. Organisasi Keagamaan                2,2

Versi Aslinya dapat didownload DISINI

Bapak-bapak Pemimpin dan semua-semua jajarannya, mari kita menjadi negara yang lebih baik lagi dong. Coba kita buktikan bahwa negara ini bukan hanya negara yang besar dan kaya, tapi kita juga mampu menjadi negara yang Bersih, Jujur, dan Kuat, sehingga kita-kita ini masyarakatnya menjadi makmur dan sejahtera.

Daftar 52 anggota Komisi IX DPR RI 1999-2004

Dari kemarin-kemarin saya selalu penasaran siapa aja sih nama-nama 52 orang anggota Komisi IX DPR RI yang menerima dana Bank Indonesia miliaran rupiah itu. Emang edan nih satu komisi. Pada masa kepengurusan 1999-2004 Komisi IX DPR RI adalah Komisi yang menangani bidang keuangan dan perbankan. Tapi jaman 2004-2009 tugasnya adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan, kerja, dan kinerja pemerintah di bidang kesehatan dan tenaga kerja. Pantas ajalah komisi ini sangat menggiurkan bagi anggota dewan pada jamannya.

Dalam kesaksiannya di Pengadilan Tipikor Hamka Yamdu, mengungkapkan sebanyak 52 Anggota DPR RI yang menerima dana Bank Indonesia berasal dari 7 Fraksi DPR, diantaranya : Fraksi Golkar, Fraksi PDI-P, Fraksi PPP, Fraksi Reformasi, Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB), Fraksi PBB, Fraksi KKI dan Fraksi Daulat Ummat (F-DU).

Hamka mengaku membagikan uang berdasarkan perintah Anggota DPR, Anthoni Zedra Abidin yang juga berasal dari Fraksi yang sama dengan dirinya yakni F-Golkar. Di persidangan Hamka menyatakan tidak mempunyai catatan ataupun pertanggungjawaban mengenai sejumlah Anggota DPR yang menerima aliran dana BI.

Berikut Nama-namanya:

Suami dari Hetty Koes Endang, Resmi Yusuf Emir Faishal Jadi Tersangka

Satu lagi Pejabat yang resmi dijadikan tersangka yang ternyata Suami dari Musisi Hetty Koes Endang. Wah, makin gencar neh KPK (baca: Komisi Pemberantasan Korupsi). Berikut beritanya saya kutip dari detikNews:

KPK menetapkan mantan Ketua Komisi Kehutanan Yusuf Emir Faishal sebagai tersangka. Hal ini terkait pengalihan alih fungsi hutan bakau Tanjung Api-api, Sumatera Selatan.
Yusuf yang juga suami dari artis Hetty Koes Endang ini memang telah dipanggil KPK pada 11 Juli lalu. Sayangnya, Yusuf mangkir dari pemeriksaan. dia tidak datang ke KPK.
Terkait kasus Tanjung Api-api ini, diduga ada aliran uang dari pengusaha ke kalangan wakil rakyat di Senayan senilai Rp 5 miliar. Tanjung Api-api itu adalah proses alih fungsi hutan bakau menjadi pelabuhan.

Download Rekaman Al Amin Nasution

Transkip rekaman dari afatih.wordpress.com: (terusan dari alikhwan.wordpress.com/2008/07/10/download-rekaman-al-amin-nasution/)

Al Amin Nasution (AAN): Di mana, bos?

Azirwan (A): Di Ritz Carlton.

AAN: Namanya?

A: Mistere, tempatnya turun lift satu.

AAN: Jam berapa?

A: Jam 10-lah (22.00 WIB). Bos mau dicariin satu gitu? Tapi aku tak janji. Kalau diupayakan nanti, selera bos payah pula.

AAN: Ya, carikanlah.

Mendengar pernyataan jaksa Suwarji mengulang percakapan tersebut, Azirwan langsung menginterupsi. “Mohon izin Majelis, saya rasa hal ini tak relevan,” ujar Azirwan.

Jaksa pun tak kalah akal. Sebelum persidangan diakhiri, jaksa KPK memutar rekaman percakapan Al Amien dengan Azirwan. Berikut lanjutannya.

AAN: Ya, carikanlah.

A : Yang kira-kira udah lama aku kenal, bos ini paham kan kira-kira?

AAN: Yang kayak tadi malam kan bagus juga yang baju putih itu.

A: Tak bagus.

AAN: Udah dipakai ya?

A : (Tak jelas terpotong interupsi)

Nanti aku carikan yang bagus.

Download rekaman perbincangan al amin nasution azirwan.

F**k off Al Amin (Bikin malu orang Medan)

Apaan sih Korupsi itu?

dari berbagai sumber:

Korupsi (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere = busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok)

menurut Transparency International adalah perilaku pejabat publik, baik politikus|politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sbb:

• perbuatan melawan hukum;
• penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana;
• memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;
• merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Selain itu terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi yang lain, diantaranya:

• memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan);
• penggelapan dalam jabatan;
• pemerasan dalam jabatan;
• ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara);
• menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).

Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah|pemerintahan rentan korupsi dalam prakteknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya pemerintahan oleh para pencuri, di mana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali.

Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat, terorganisasi atau tidak. Walau korupsi sering memudahkan kegiatan kriminal seperti penjualan narkotika, pencucian uang, dan prostitusi, korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam hal-hal ini saja. Untuk mempelajari masalah ini dan membuat solusinya, sangat penting untuk membedakan antara korupsi dan kriminalitas|kejahatan.

Tergantung dari negaranya atau wilayah hukumnya, ada perbedaan antara yang dianggap korupsi atau tidak. Sebagai contoh, pendanaan partai politik ada yang legal di satu tempat namun ada juga yang tidak legal di tempat lain. (wkp)